Rabu, 05 Desember 2018

Perlu Langkah Terukur dan Tidak Berlebihan

Dalam sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, biasanya petahana akan diuntungkan. Oleh karena, presiden petahana sudah membuktikan kinerjanya, sedangkan calon presiden yang bukan petahana baru dalam tahap menjual janji. Di Indonesia, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, pertama kali dilangsungkan pada tahun 2004. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden untuk masa 5 tahun, dan ia terpilih kembali untuk kedua kalinya pada tahun 2009.
Di Amerika Serikat, tiga presiden terakhir, terpilih kembali ketika maju untuk kedua kalinya. Presiden Bill Clinton memerintah 2 periode, 1993-2001, demikian juga George W Bush (2001-2009) dan Presiden Barack Obama (2009-2018). Semua contoh itu memperlihatkan bahwa petahana mempunyai peluang yang besar untuk terpilih kembali, ketika maju untuk kedua kalinya. Meskipun itu tidak berarti, atau bisa diartikan, bahwa petahana pasti akan terpilih kembali.
Hitung-hitungan di atas kertas mungkin seperti itu, ”petahana mempunyai peluang yang besar untuk terpilih kembali”. Namun, dalam kehidupan nyata, keadaannya tidak selalu seperti itu. Petahana bisa saja kalah. Di Amerika Serikat, hal itu juga pernah terjadi. Pada tahun 1993, Presiden George HW Bush, ayahanda Presiden George W Bush, maju sebagai petahana (memerintah dari tahun 1989). Namun, ia dikalahkan oleh Bill Clinton.
Kini, Presiden Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, maju kembali sebagai petahana. Seperti disebutkan di atas, sebagai petahanan ia memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih kembali. Namun, agar peluang besar untuk terpilih kembali itu menjadi kenyataan, Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Presiden Jokowi, harus memilih strategi yang tepat, langkah terukur, dan tidak boleh bertindak berlebihan.
Agar efektif, strategi itu harus dikendalikan sepenuhnya oleh satu orang, dalam hal ini Presiden Jokowi sendiri. Mempercayakan pengendalian strategi kepada banyak orang hanya akan membuat keadaan jadi runyam, atau kontra produktif. Apalagi jika mereka setiap kali terpancing untuk meladeni ”perang pernyataan” yang dilancarkan lawan.
Sebagai presiden, dan juga calon presiden, ia memang harus merangkul semua orang, tidak boleh diskriminatif. Akan tetapi, seperti telah diingatkan pada tulisan pada tanggal 17 September 2018, Presiden Jokowi tidak perlu berupaya keras agar dirinya disukai oleh semua orang. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Sejarah mencatat bahwa tidak pernah ada satu orang pun, bahkan satu manusia pun, di Bumi yang dapat membuat dirinya disukai, atau disayang, oleh semua orang. Selalu akan ada orang-orang yang tidak suka, yang secara terus-menerus bersikap memusuhi.
Alangkah baiknya Presiden Jokowi juga fokus pada orang-orang yang membuat dirinya menang dalam pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Pada pemilihan presiden 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dengan selisih suara lebih dari 8 juta.

Siapa yang dapat membujuknya?
            Sama seperti Presiden Jokowi yang harus menata sikap dan strateginya, Prabowo Subianto pun harus berbuat hal yang sama, jika ingin menang dalam pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2019. Untuk bisa menang, Prabowo harus lebih rendah hati, lebih sabar, dan dapat lebih mengendalikan emosinya.
            Karier Prabowo di militer maju dengan sangat pesat. Sebagai menantu Presiden Soeharto, karier Prabowo di militer melesat, bagai melaju cepat di jalan tol. Mungkin semua itu yang membuat Prabowo menjadi cenderung kurang sabar dan emosinya meledak-ledak apabila apa yang diinginkannya tidak terlaksana. Belum lagi, sebagian besar hidup Prabowo dihabiskan di militer yang terbiasa hidup dengan garis komando.
            Itu menjadikan Prabowo merasa lebih nyaman berada dengan orang-orang yang dianggapnya sejalan dengan dia. Mirip slogan propaganda yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat George W Bush, ”You’re either with me or you’re against me (Kamu ikut saya, atau kamu musuh saya)”.    
Padahal dalam upaya menggalang suara lebih banyak agar bisa menang dalam pemilu, ia harus merangkul semua orang, semua pihak, dan bukan menunjukkan sikap bermusuhan, apa pun yang menjadi penyebabnya. Mengumbar emosi dan mengumbar kemarahan bukanlah cara yang baik untuk meraih simpati, apalagi untuk dapat meraih suara terbanyak.
            Namun, pertanyaannya, siapa yang dapat membujuk Prabowo untuk berubah? Pertanyaan itu membuat ingatan saya tertarik jauh ke belakang ketika Panglima ABRI Jenderal LB Moerdani menjadi pembicara di depan Angkatan Bersenjata Singapura di Temasek pada tahun 1988. Pada saat itu, seorang Kolonel harus mengulang kembali pertanyaannya karena Jenderal LB Moerdani tidak dapat mendengar pertanyaan itu dengan baik. Melihat hal itu, Kepala Angkatan Bersenjata Singapura Letnan Jenderal Winston Choo sambil bercanda mengatakan kepada Kolonel itu, ”Jangan kecil hati apabila kamu harus mengulang kembali pertanyaanmu. Oleh karena, seorang Jenderal itu biasa memberikan perintah. Ia tidak terbiasa mendengar.” Seluruh yang hadir tertawa mendengar candaan Winston Choo.
Kalau ingin menggalang suara yang diperlukannya untuk menang dalam pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2019, Prabowo harus berubah. Itu pasti, tidak ada cara lain. Pertanyaan kembali muncul, siapa yang dapat membujuknya? Apakah Sandiaga Uno, calon wakil presiden yang mendampinginya? Pasti tidak, karena dia pun masih harus membumikan dirinya. Selama ini, ia selalu melayang di atas.Ia tidak pernah memulai sesuatu dari bawah.  

Sabtu, 13 Oktober 2018

Mungkinkah Dihargai Masyarakat di Negara Sendiri?


                CNN Indonesia.com melaporkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, lebih mudah mendapatkan pengakuan di luar negeri daripada dari masyarakat di negara sendiri.
Pernyataan itu dikemukakan Sri Mulyani pada saat menerima penghargaan Finance Minister of The Year 2018 untuk Kawasan Asia Timur-Pasifik versi majalah Global Markets di Hotel Ayodya Nusa Dua, Bali, Jumat (13/10). Bahkan dengan rendah hati, Sri Mulyani menambahkan, ”(Kritik) itu artinya Indonesia mengharapkan kami bekerja lebih baik. Tidak apa-apa itu bagus untuk memacu semangat kami.”
Apa yang dirasakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu, bukanlah hal yang baru. Hampir semua pemimpin negara ini merasakannya. ”Lebih mudah mendapatkan pengakuan dari luar negeri daripada dari masyarakat di negara sendiri.”
Di negara ini, rasanya tidak ada tindakan, kebijakan, atau langkah yang dilakukan pemimpin yang dianggap benar, selalu saja ada orang, atau orang-orang, yang merasa dapat melakukannya lebih baik. Dan, itu bukanlah hal yang baru. Perasaan serupa juga dirasakan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang memimpin tiga kabinet dalam waktu relatif singkat dari tahun 1945-1947.
Pada tahun 1945, ketika kembali ke Indonesia, Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia mencakup Jawa dan Madura. Ketika melalui perundingan Linggarjati tahun 1946 akhirnya Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera, tidak banyak yang menghargai pencapaian itu karena tuntutannya wilayah Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah eks Hindia Belanda.
Padahal Presiden Soekarno sendiri mengakui, ”Linggarjati bukanlah solusi yang paling baik, jauh daripada itu. Akan tetapi setelah berbulan-bulan bertikai, maka perjanjian itu merupakan satu-satunya pilihan. Sekalipun delegasi kami tidak senang dengan hasil yang dicapai, kami menerimanya juga dengan perasaan berat.”
Karena dikecam terlalu mengalah pada Belanda, Sjahrir memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, dan ia digantikan oleh Amir Sjarifuddin Harahap, yang menjabat sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Presiden Soekarno, dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Sjahrir I, II, dan III. Namun, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin keadaan tidak menjadi lebih baik.
Terjadi Agresi Militer I tahun 1947, dan Sutan Sjahrir ditunjuk Presiden Soekarno menjadi
Duta Besar Keliling (Ambassador-at-Large) yang diberi tugas mewakili Republik Indonesia di fora internasional. Sjahrir kemudian berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pidatonya disebut surat kabar New York Herald Tribune sebagai salah satu pidato yang paling menggetarkan di Dewan Keamanan PBB.
            Perdana Menteri Amir Sjarifuddin kemudian memimpin delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Renville tahun 1947, dan hasilnya wilayah Republik Indonesia semakin berkurang, hanya mencakup Yogyakarta dan sekitarnya (sebagian Jawa Tengah), Banten, dan sebagian Sumatera. Tentangan dan reaksi keras itu membuat Amir Sjarifuddin tidak mempunyai pilihan lain, kecuali meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri.
            Sulitnya mendapatkan pengakuan dari masyarakat di negara sendiri itu yang membuat di masa lalu, pada era demokrasi parlementer pemerintahan sedikit-sedikit berganti      . Paling lama suatu pemerintahan hanya bertahan dua tahun. Selalu ada orang, atau orang-orang, yang berusaha mengganti pemerintahan sebelum waktunya. Yang dapat bertahan lebih dari lima tahun, hanyalah pemerintahan otoriter, Presiden Soekarno pada era demokrasi terpimpin (1959-1967), 8 tahun, dan Presiden Soeharto pada era demokrasi Pancasila (1967-1998), 31 tahun.
            Di masa reformasi yang demokratis, baru Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah dua periode masing-masing lima tahun. Tekanan yang dihadapi Presiden Yudhyono selama 10 tahun memerintah sangat kasat mata.
            Presiden Joko Widodo pun tidak terkecuali. Mungkin masih diperlukan waktu yang lama di mana prestasi pemimpin di negeri ini bisa diakui oleh masyarakat di negara sendiri, atau mungkin itu hanya merupakan mimpi.

Senin, 17 September 2018

Peliharalah Pendukung yang Sejati

Sebagai petahana, Presiden Joko Widodo seharusnya tidak perlu bersikap reaktif dengan merekrut orang-orang untuk membela posisinya yang secara terus-menerus diserang oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Sejarah mencatat bahwa tidak pernah ada satu orang pun, bahkan satu manusia pun, di Bumi yang dapat membuat dirinya disukai, atau disayang oleh semua orang. Selalu akan ada orang-orang tidak suka, yang secara terus-menerus bersikap memusuhi.
Oleh karena itu daripada fokus kepada orang-orang yang bersikap memusuhinya, lebih baik Presiden Jokowi fokus kepada orang-orang yang suka kepadanya. Ia tidak boleh melupakan orang-orang yang pada pemilihan presiden pada tahun 2014, membuat dia mengungguli pesaingnya, Prabowo Subianto. Selain fokus pada orang-orang yang memilihnya pada pemilihan presiden pada tahun 2014, ia juga fokus pada pemilih baru.
Kita tahu bahwa tahun 2014, Jokowi didukung oleh kalangan nasionalis. Untuk pemilihan presiden pada tahun 2019, Presiden Jokowi memilih Mar’uf Amin dari kalangan agama sebagai calon Wakil Presiden. Tentu Jokowi dan orang-orang pintar di sekitar dia mempunyai ”hitung-hitungan” tersendiri, tidak ada yang meragukannya. Namun, Presiden Jokowi tidak boleh melupakan, bahwa ia berpotensi ditinggalkan oleh kalangan nasionalis jika ia tidak berhati-hati.
Presiden Jokowi mungkin perlu mengingat kepada hukum Archimedes. Secara sederhana hukum Archimedes menyatakan, jika kita memasukkan suatu benda ke dalam sebuah bak yang dipenuhi air, maka air dari dalam bak tersebut akan terdesak keluar, sebanyak volume dari benda yang dimasukkan ke dalam bak air itu.  
Itu sebabnya, Presiden Jokowi harus menggarap ”air yang terdesak keluar dari bak itu”. Bagaimanapun orang-orang yang terdesak keluar itu adalah sebagian dari orang-orang yang mendukung Jokowi pada saat baru memberi ”janji”. Ingatlah peribahasa, Harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan.”
Selama empat tahun pemerintahnya, Presiden Jokowi telah berbuat amat banyak bagi Indonesia. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang tetap bersikap memusuhinya. Bagi orang yang merasa sudah berbuat yang terbaik bagi Indonesia, tentunya Presiden Jokowi ”merasa terganggu”, ”bagai berjalan dengan kerikil di dalam sepatu.” Oleh karena itu bisa dimengerti jika Presiden Jokowi ingin ”mendekati” orang-orang yang ”memusuhinya”.
Dan, seperti telah dikemukakan di awal tulisan ini bahwa tidak mungkin ada orang yang dapat membuat dirinya disukai semua orang. Oleh karena itu sebaiknya Presiden Jokowi tidak mencoba melakukan itu, ”itu hanyalah kesia-siaan”. Yang terbaik, peliharalah pendukung sejatimu, dan rangkullah pemilih-pemilih baru. 

Selasa, 04 September 2018

Bantuan Harus Sampai Tanpa Potongan

Pada hari Minggu (2/9) di Lombok, Presiden Joko Widodo memperingatkan para pejabat di Nusa Tenggara Barat dan orang-orang yang terlibat dalam pemulihan bencana agar dana bantuan sampai ke tangan korban gempa bumi tanpa potongan apa pun. ”Hati-hati bekerja dengan saya, hati-hati, saya cek. Saya tidak ingin ada serupiah pun dipotong di tabungan ini. Semuanya harus masuk ke masyarakat,” ujar Jokowi dengan nada tegas.
            Apa yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi itu tidak mengada-ada. Pemotongan terhadap dana bantuan bencana adalah praktik yang biasa dilakukan di negeri ini. Bantuan bencana tidak pernah utuh sampai ke tangan korban bencana. Bahkan dalam banyak kasus, bantuan jatuh ke tangan orang-orang yang sesungguhnya tidak berhak menerima bantuan itu. Itu sebabnya pada saat mendengar peringatan yang dilontarkan Presiden Jokowi itu, ingatan saya langsung tertarik mundur ke jauh belakang, ke tahun 1994, 24 tahun yang lalu, pada saat saya menghadiri Konferensi Indonesia, ASEAN, and The World Today di New York, Amerika Serikat. Konferensi itu disponsori oleh The Asia Society, Centre for Strategic and International Studies Jakarta, dan The United States-Indonesia Society.
            Dalam acara jamuan makan malam yang diadakan di Kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, salah seorang diplomat RI mengatakan kepada saya, ”Aneh ya pak. Amerika Serikat itu selalu dikatakan sebagai negara yang orang-orangnya individualistik, hanya memikirkan diri sendiri, dan tidak peduli pada orang-orang lain. Sedangkan Indonesia selalu dikatakan sebagai bangsa yang Pancasilais, yang menempatkan soal kemanusiaan di atas segala-galanya, yang dirumuskan dalam sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Namun, setelah saya ditugaskan di Amerika Serikat, yang mendapati bahwa kok keadaannya justru bertolak belakang.”
            Ia mengemukakan, pada bulan Juni hingga September 1993, Sungai Mississippi meluap di sepanjang jalur yang dilalui. Sedikitnya 31 orang tewas, sebanyak 31.000 orang kehilangan tempat tinggal, serta ladang seluas 41.440 kilometer persegi hancur. Kerugian mencapai 10 miliar dollar AS (sekitar Rp 20 triliun). Pada saat itu, orang-orang Amerika tidak hanya menggalang dana guna membantu korban yang terdampak. Banyak warga Amerika Serikat yang mengambil cuti, dan berangkat ke wilayah yang terkena bencana banjir untuk menyumbangkan tenaga. Bahkan, tidak sedikit warga New York, termasuk tetangganya, yang menempuh jarak sejauh 1.530 kilometer dengan mobil ke St Louis untuk membantu korban bencana.
            ”Sebagai orang Indonesia, saya merasa malu. Saya masih ingat bagaimana ketika pada tanggal 12 Desember 1992 gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter di lepas pantai Flores, Nusa Tenggara Timur, yang disusul tsunami setinggi 36 meter yang menghancurkan rumah-rumah di pesisir pantai Flores. Sedikitnya 2.100 orang tewas, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Dana bantuan pun segera digalang, sandang dan pangan pun dikumpulkan, tetapi ternyata banyak bantuan yang sampai di Flores itu tidak tersalurkan dengan baik. Banyak korban bencana yang menunggu bantuan yang tidak kunjung datang. Sementara banyak orang yang bukan korban bencana mendapatkan bantuan itu,” paparnya.
            Saya berharap Presiden Jokowi sungguh-sungguh dengan peringatannya. Dengan kata lain, Presiden Jokowi benar-benar mengawasi agar bantuan itu benar-benar diterima oleh korban bencana, dan bukan diterima oleh orang-orang yang tidak berhak. Selain itu, bantuan itu juga diterima oleh korban bencana secara penuh, dalam arti tidak ada potongan dengan alasan apapun. Praktik yang merugikan korban bencana yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu harus diakhiri.


Selasa, 14 Agustus 2018