Mengapa Anak-anak yang Harus Dikorbankan?

Tanggal 21 November 2008, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto di
Balaikota mengatakan, mulai tanggal 2 Januari 2009, jam masuk sekolah
yang saat ini pukul 07.00 akan dimajukan menjadi pukul 06.30.
Sebagai alasan, Prijanto mengutarakan bahwa jam masuk sekolah yang
dimajukan 30 menit itu diharapkan dapat mengurangi beban kemacetan
jalan raya dari 6 hingga 14 persen.
Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu langsung ditanggapi
negatif oleh pemerhati permasalahan anak, Giwo Rubianto Wiyogo,
keesokan harinya. Ia mengatakan, kebijakan memajukan jam masuk sekolah
itu sebagai kurang memerhatikan hak anak.


Keputusan untuk memajukan jam masuk sekolah itu memang sulit
diterima, terutama oleh warga yang tinggal di pinggiran kota Jakarta.
Mengingat selama ini, untuk tidak sampai terlambat di sekolah yang
dimulai pukul 07.00, anak-anak mereka harus berangkat ke sekolah satu
setengah hingga dua jam sebelumnya.
Itu berarti mereka sudah harus dibangunkan pada pukul 04.30 sampai
pukul 05.00 sehingga mereka masih memiliki cukup waktu untuk mandi dan
sarapan. Jika jam masuk sekolah dipercepat menjadi pukul 06.30, itu
berarti ada anak-anak yang sudah dibangunkan dari tidur pada pukul
04.00, pada saat sebagian besar orang masih terlelap di tempat tidur.
Empat tahun yang lalu, Kompas telah menurunkan tulisan yang
berjudul "Anak-anak Berangkat ke Sekolah Semakin Pagi". Dalam tulisan
itu digambarkan bagaimana anak-anak sekolah berdiri di pinggir jalan
menanti kendaraan umum dan mobil-mobil pribadi keluar dari kompleks
permukiman untuk mengantar anak-anak ke sekolah, walaupun jam masih
menunjukkan waktu pukul 05.00. Pemandangan seperti itu adalah
pemandangan sehari-hari di pinggiran kota Jakarta.
Di pinggiran Jakarta, kemacetan lalu lintas semakin lama semakin
parah. Akibatnya, waktu yang diperlukan anak-anak untuk sampai ke
sekolah mereka di kota Jakarta menjadi lebih lama. Jika tidak ingin
terlambat sampai di sekolah, anak-anak tidak mempunyai pilihan lain
kecuali berangkat lebih pagi, dan itu juga berarti mereka harus bangun
lebih pagi.
Memang jika mereka berangkat lebih bagi, mereka tidak memerlukan
waktu lama dalam perjalanan menuju ke sekolah. Bagi yang menggunakan
kendaraan pribadi ke sekolah, mereka dapat meneruskan tidur di mobil
selama perjalanan ke sekolah atau bahkan setelah sampai di sekolah.
Namun, bagi yang menggunakan kendaraan umum, hal itu tidak dapat
dilakukan.
Sejak akhir tahun 1990-an, di pinggiran kota Jakarta, keluar rumah
pada pukul 06.00 sudah bisa dikatakan terlambat. Kini, keluar rumah
pada pukul 05.30 pun sudah dianggap terlambat. Bagaimana jika jam
masuk sekolah dipercepat 30 menit?
Saat ini, jika jam sudah menunjukkan waktu pukul 05.30, sudah
sangat sulit untuk mendapatkan kendaraan umum yang kosong. Kalaupun
menggunakan kendaraan pribadi, harus menghabiskan waktu satu setengah
hingga dua jam dengan merayap di keramaian lalu lintas. Tidak jarang
waktu yang diperlukan lebih lama dari itu. Manajemen lalu lintas yang
buruk dan rendahnya disiplin pengguna jalan membuat kemacetan lalu
lintas menjadi semakin runyam. Yang dimaksud dengan pengguna jalan
raya itu mencakup pengendara mobil pribadi maupun angkutan umum
(angkutan umum, mikrolet, metromini, dan bus), pengendara sepeda
motor, pengguna kendaraan umum, pejalan kaki, dan pedagang kaki lima.

Mencari cara yang mudah
Pertambahan jumlah penjualan mobil dan sepeda motor adalah hal
yang wajar seiring dengan bertambah baiknya kehidupan ekonomi
masyarakat. Persoalannya, pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahun
rata-rata 11 persen, sedangkan pertumbuhan jalan di Jakarta kurang
dari 1 persen, akibatnya kemacetan lalu lintas tak terhindarkan.
Reaksi spontan yang segera muncul ke permukaan, termasuk reaksi
pemerintah, adalah keinginan untuk membatasi kepemilikan kendaraan
bermotor. Orang lupa bahwa semakin banyak mobil yang dibeli, berarti
semakin banyak pula mobil yang diproduksi. Dan, semakin banyak mobil

yang diproduksi, semakin banyak pula lapangan kerja yang tersedia.
Produksi mobil itu seperti sebuah mata uang yang mempunyaidua
sisi. Di satu sisi, semakin banyak mobil yang diproduksi, semakin
besar potensi kemacetan yang akan ditimbulkan. Namun, di sisi lain,
semakin besar pula pemasukan pemerintah yang diperoleh dari pajak
kendaraan bermotor, dan juga semakin besar tenaga kerja yang dapat
diserap.
Berbagai cara telah diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
untuk mengatasi kemacetan, mulai dari menerapkan kebijakan 3 + 1
(three in one), membangun jalan tol, jalan lintas atas (flypass atau
overpass), dan lintas bawah (underpass), sampai membuka lajur busway.
Namun, berbagai upaya yang dilakukan pemprov itu tidak memberikan
hasil seperti yang diharapkan mengingat semua upaya itu hanya
memindahkan titik-titik kemacetan dari satu wilayah ke wilayah yang
lain.
Persoalannya, pemerintah provinsi tidak menyentuh inti persoalan
utama yang menyebabkan terjadinya kemacetan, yakni buruknya manajemen
lalu lintas dan rendahnya disiplin pengguna jalan raya.
Ruas jalan menyempit yang dalam istilah lalu lintas dikenal dengan
nama leher botol (bottle neck) terdapat di mana-mana, serta
pelanggaran terhadap rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas terjadi
di mana-mana. Uniknya, pelanggaran terhadap rambu-rambu dan tanda-
tanda lalu lintas itu berlangsung di depan mata petugas kepolisian.
Sebagai akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana.
Dan, sebelum manajemen lalu lintas diatur dengan baik dan disiplin
penggunaan jalan raya ditegakkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sudah muncul dengan gagasan baru lagi, yakni memajukan jam masuk
sekolah menjadi pukul 06.30.
Pertanyaannya, mengapa pemerintah provinsi selalu memilih jalan
yang mudah? Mengapa pemerintah memilih mengurangi waktu tidur anak-
anak ketimbang membenahi manajemen lalu lintas dan menegakkan disiplin
pengguna jalan raya?(JL)

Artikel ini dimuat di harian Kompas, 26 November 2008, halaman 33